Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, Bhabinkamtibmas Desa Rasabou Polsek Hu’u Polres Dompu, AIPDA Fathurrahman, melaksanakan kegiatan pemantauan jagung milik warga binaan yang sedang dijemur di lapangan Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Jumat (22/5/2026) pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap hasil panen jagung milik warga binaan atas nama Jamal (44), dengan luas lahan pertanian sekitar 1 hektar. Jagung yang dipanen merupakan varietas jagung hibrida merek ADV Jago dan NK Sumo dengan usia panen sekitar 115 hari serta estimasi hasil panen mencapai ±7 ton.
Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan terhadap kadar air jagung yang sedang dijemur serta memberikan saran kepada petani agar melakukan pengecekan ke gudang guna memastikan kondisi jagung telah memenuhi standar kekeringan sebelum disimpan atau dipasarkan.
Kapolsek Hu’u, IPTU Ade Helmi, SH., menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk dukungan Polri terhadap para petani sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.
“Bhabinkamtibmas diharapkan terus hadir dan mendampingi para petani di desa binaan sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin dekat dan harmonis,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu, IPTU I Nyoman Suardika, mengatakan bahwa seluruh Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Dompu diharapkan aktif melaksanakan kegiatan serupa di wilayah desa binaannya masing-masing.
“Kegiatan seperti ini merupakan implementasi nyata dari motto Polri Untuk Masyarakat, di mana kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat secara langsung serta memperkuat pendekatan humanis kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung aman, tertib dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
