Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Wawonduru Polsek Woja Polres Dompu, AIPDA Taufik, melaksanakan kegiatan sambang desa dan door to door system (DDS) dengan memantau proses panen padi milik warga binaan menggunakan mobil pemotong padi, Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas hadir langsung di area persawahan guna memberikan pendampingan sekaligus menjalin komunikasi dengan para petani yang sedang melaksanakan panen padi.
Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan imbauan kepada warga agar terus membantu tugas-tugas Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Warga juga diarahkan agar hasil panen yang diperoleh dapat disalurkan ke gudang Bulog sesuai ketentuan pemerintah guna membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat karena kehadiran Polri dinilai mampu memberikan rasa aman dan semangat bagi para petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.
Kapolsek Woja, IPTU Muh. Norkurniawan, SH., menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para petani di wilayah binaan.
“Bhabinkamtibmas diharapkan terus hadir memberikan motivasi dan pendampingan kepada warga agar hasil panen semakin meningkat sehingga mampu mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu, IPTU I Nyoman Suardika, menyampaikan bahwa Polres Dompu terus mendorong seluruh personel Bhabinkamtibmas agar aktif melaksanakan sambang dan pendampingan kepada masyarakat di desa binaan.
Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Kegiatan berlangsung aman, lancar dan penuh keakraban antara personel Polri dengan masyarakat setempat.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
