Sumbawa Barat – Si Dokkes Polres Sumbawa Barat bersama anggota Tahti melaksanakan pendampingan kegiatan screening dan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan atau tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sumbawa Barat, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Puskesmas Taliwang II sebagai puskesmas jejaring dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Dalam kegiatan tersebut, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah penyakit menular seperti HIV, sifilis, hepatitis, dan tuberkulosis (TBC). Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan penyakit tidak menular meliputi asam urat, kolesterol, dan gula darah.
Warga binaan/tahanan Rutan Polres Sumbawa Barat menjalani screening dan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terpantau dengan baik selama berada di dalam rutan.
Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, Iptu Anak Agung Made Subrata, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Sumbawa Barat terhadap kesehatan para tahanan sekaligus langkah preventif untuk mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan.
“Pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit menular maupun tidak menular di lingkungan tahanan. Dengan adanya screening ini, kondisi kesehatan warga binaan dapat dipantau secara berkala sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan gejala penyakit tertentu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat sinergi antara Si Dokkes Polres Sumbawa Barat dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Taliwang II.
“Polres Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada para tahanan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar mereka selama menjalani proses hukum.
Melalui kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan warga binaan tetap terjaga, penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini, serta tercipta lingkungan rutan yang sehat, aman, dan kondusif,” Tutupnya.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
