Mataram— Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. mulai tancap gas usai tiba di NTB, Kamis (21/5/2026). Sehari berselang, Jumat (22/5/2026) pukul 09.00 Wita, jenderal bintang dua itu langsung memimpin kegiatan Commander Wish di Gedung Sasana Dharma Polda NTB.
Commander Wish jadi pijakan awal Irjen Kalingga, untuk membawa arah baru Polda NTB lewat delapan program prioritas strategis. Program itu menitikberatkan penguatan SDM, pelayanan humanis, penegakan hukum profesional hingga penguatan komunikasi publik.
“Commander Wish ini jadi pedoman kerja seluruh personel Polda NTB, demi menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.
Dalam pemaparannya di depan para Pejabat Utama (PJU), Irjen Kalingga menyorot pentingnya penguatan SDM unggul dan berintegritas. Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi peran Polmas, FKPM, BKPM serta sinergi tiga pilar untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
Tak cuma fokus pada keamanan, program tersebut ikut menekankan pelayanan publik humanis dan transformasi menuju institusi modern. Kawasan destinasi wisata super prioritas di NTB juga masuk perhatian utama, demi menciptakan rasa aman bagi wisatawan.
“NTB punya potensi besar sektor pariwisata. Situasi aman dan nyaman wajib terus dijaga bersama,” ujarnya.
Irjen Kalingga juga mengangkat pentingnya aksi nyata Polri, dalam mitigasi bencana dan penanganan konflik sosial. Nilai kearifan lokal NTB ikut didorong hadir dalam pola harkamtibmas di tengah masyarakat.
Sementara pada sisi penegakan hukum, Kapolda NTB meminta seluruh jajaran mengedepankan profesionalisme dan rasa keadilan. Ia juga menaruh perhatian besar terhadap manajemen media dan komunikasi publik, supaya informasi kepolisian tersampaikan cepat dan transparan.
“Kepercayaan publik tumbuh dari kerja nyata, komunikasi baik, serta pelayanan tulus kepada masyarakat,” tegasnya.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
