Kapolsek Donggo Polres Bima Kabupaten Polda NTB Iptu Kader menghadiri rapat koordinasi tingkat Kecamatan Donggo yang berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 pagi.
Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Camat Donggo itu merupakan rangkaian tindak lanjut berbagai problematika yang timbul di Kecamatan Donggo.
Hadir Camat Donggo Ardavis,S.Sos
Kapolsek Donggo Iptu Kader,SH
Ketua lasdo Kec Donggo Arifin,Z’anat
Sekcam Hanafi,S.Sos
Kupt Se-Kec Donggo
Kades Se-Kec Donggo
Ketua karang taruna se-Kec Donggo.
Tamu undangan sekitar 55 orang.
Dalam kesempatan itu Iptu Kader SH, menyampaikan pihak Kepolisian mengharapkan kepada semua pihak agar tidak mudah menyebarkan informasi Hoax y yang dapat meresahkan masyarakat yang berdampak pada instabilitas Kamtibmas.
Lanjutnya, tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian tetap menyikapi ketika ada kejadian di kalangan masyarkat demi terwujudnya stabilitas keamanan.
Dia juga menegaskan namun tidak serta merta ketika setiap kejadian yang di laporkan ke pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti hingga ke pengadilan melainkan upaya restorative justice yang selalu kami mengedepankan.
Lewat kesempatan itu juga Iptu Kader SH. mengajak semua elemen untuk berpartisipasi aktif dalam dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah Kecamatan Donggo.
Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.MH., dalam keterangan tertulisnya melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka.
“Keamanan dan ketertiban suatu wilayah merupakan tanggung jawab seluruh elemen”. Ujarnya.
Rakor tersebut mencetuskan tiga point penting.
1).Penguatan peranan lembaga adat tingkat Desa
2.).Pembentukan satgas adat tingkat Kecamatan.
3.)Mengedepan sikap tabayun sebelum persoalan/permasalahan di angkat melalui medsos, sebelum di klarifikasi difasilitasi oleh pihak adat, baik adat yang di Desa maupun di tingkat Kecamatan.
Seluruh rangkaian kegiatan kegiatan berjalan dengan lancar dan aman.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
