Kota Bima, NTB (22 Mei 2026) – Polres Bima Kota bersama Pemerintah Kota Bima melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan bibir pantai, Jumat (22/5/2026) pukul 07.00 Wita, bertempat di sepanjang area Pantai Lawata hingga Taman Amahami Kota Bima.
Kapolres Bima Kota AKBP MUBIARTO S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas Ipda Baiq Fitria Ningsih menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Bima Kota Kompol Dedy Supriyadi bersama personel gabungan Polres Bima Kota.
“Personel gabungan Polres Bima Kota melaksanakan gotong royong di sepanjang Jalan Pantai Lawata sampai Taman Amahami Kota Bima sebagai bentuk sinergitas bersama Pemerintah Kota Bima dalam menjaga kebersihan lingkungan,” jelas Kasi Humas.
Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai instansi Pemerintah Kota Bima dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, yang turut ambil bagian dalam kegiatan gotong royong bersama personel kepolisian dan masyarakat.
Pelaksanaan gotong royong dilakukan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan budaya gotong royong di tengah masyarakat.
Selain membersihkan sampah di sepanjang bibir pantai, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keindahan kawasan wisata Pantai Lawata dan Taman Amahami yang merupakan ikon Kota Bima.
Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Lingkungan kawasan pantai tampak bersih dan rapi setelah dilakukan pembersihan. Masyarakat pun menyambut positif dan mendukung langkah Pemerintah Kota Bima bersama Polres Bima Kota dalam membudayakan gotong royong demi menjaga kebersihan lingkungan.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
