Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional menuju Indonesia Emas, Bhabinkamtibmas Desa Tanju Polsek Manggelewa Polres Dompu, AIPDA Arham, melaksanakan kegiatan pemantauan lahan pertanian milik warga di Dusun Tanju, Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 10.30 WITA.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan memantau proses penjemuran hasil panen jagung milik warga binaan atas nama Sirajudin yang memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 1 hektar dan saat ini tengah memasuki masa panen jagung.
Selain melakukan pemantauan, Bhabinkamtibmas juga memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada petani guna mendukung terwujudnya program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas turut mendengar secara langsung berbagai kebutuhan serta kendala yang dihadapi para petani jagung di lapangan.
Kapolsek Manggelewa, IPTU Zainal Arifin, S.IP., menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan personel Bhabinkamtibmas di desa binaan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Dompu, IPTU I Nyoman Suardika, mengatakan bahwa Polres Dompu terus mendorong seluruh Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi masyarakat, terutama para petani, guna memastikan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan motivasi, rasa aman, serta membantu mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi petani sehingga program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas dapat terwujud,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung aman, lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat.
Related News
4. Intip Strategi Energi Terbarukan Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Dorong 6 Langkah untuk RI BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing. Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi. “Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026). Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi. “Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya. Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya. Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. “Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya. Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.
