Dompu, NTB – Pemerintah Kabupaten Dompu bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Mata Air di kawasan hutan Soromandi RTK 55, Jumat (2/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu sekitar pukul 15.30 WITA tersebut membahas langkah bersama dalam menjaga keberlangsungan sumber mata air dan kelestarian kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Saneo, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, serta Desa Kramabura, Kecamatan Dompu.
Kegiatan dihadiri Bupati Dompu Bambang Firdaus, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun, unsur Kodim 1614/Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu, DLHK Provinsi NTB, jajaran Pemkab Dompu, BKPH, camat, kepala desa serta unsur terkait lainnya. Kapolres Dompu diwakili Kapolsek Woja IPTU Rachmat Ratri Anggoro, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas pentingnya perlindungan mata air secara terpadu, mengingat kerusakan kawasan hutan dapat berdampak terhadap keberlangsungan sumber air serta meningkatkan risiko banjir dan kekeringan.
Penyampaian Bupati Dompu Bambang Firdaus, S.E.
Bupati Dompu menekankan bahwa ketersediaan air dan penurunan debit mata air merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
“Perlindungan mata air membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat, pemerintah desa dan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat serta pengawasan di wilayah masing-masing perlu diperkuat agar kawasan hutan dapat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengendalian terhadap aktivitas yang dapat merusak kawasan hutan, disertai dengan upaya rehabilitasi dan penghijauan secara berkelanjutan.
Penyampaian Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun
Ketua DPRD Kabupaten Dompu menyampaikan bahwa perlindungan mata air perlu diwujudkan melalui langkah nyata dan koordinasi lintas sektor.
“Diperlukan mekanisme atau tim terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat dan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan serta penanganan kawasan hutan, khususnya di wilayah RTK 55 Soromandi,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah desa yang wilayahnya bersentuhan dengan kawasan hutan perlu dilibatkan dalam pendataan, pengawasan dan pencegahan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan.
Penyampaian Kepala DLHK Provinsi NTB H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, S.T., M.Si.
Kepala DLHK Provinsi NTB menyampaikan dukungan terhadap upaya perlindungan dan pelestarian mata air di Kabupaten Dompu.
“Pemulihan kawasan hutan dapat dilakukan secara alami apabila aktivitas yang merusak dapat dihentikan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan patroli secara bersama dengan melibatkan instansi kehutanan, pemerintah desa, masyarakat dan aparat penegak hukum.
Penyampaian Pemerintah Desa Serakapi dan Desa Saneo
Pemerintah Desa Serakapi dan Desa Saneo menyatakan komitmen mendukung perlindungan kawasan hutan dan mata air. Pemerintah desa juga mendorong adanya kejelasan pembagian kewenangan serta dukungan dari instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan.
Selain pengawasan, pemerintah desa menilai sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat perlu dilakukan secara langsung agar upaya perlindungan kawasan dapat dipahami dan dilaksanakan bersama.
Dalam rapat tersebut disepakati kawasan perlindungan mata air ditetapkan dengan radius 300 meter dari arah kiri dan kanan bibir sungai. Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandaan batas kawasan, pemasangan patok dan papan larangan serta pengawasan bersama.
Selain itu, pemerintah akan mendorong peninjauan berkala terhadap titik-titik mata air dan pelaksanaan reboisasi secara massal pada area kritis di kawasan hutan Soromandi RTK 55 dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri.
Penyampaian Kapolsek Woja IPTU Rachmat Ratri Anggoro, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Kapolsek Woja IPTU Rachmat Ratri Anggoro mengatakan, Polri mendukung langkah bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan sumber mata air, sekaligus memastikan setiap upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek Kamtibmas.
“Kami dari Kepolisian mendukung adanya koordinasi lintas sektor dalam perlindungan kawasan hutan dan mata air Soromandi RTK 55. Sinergi ini penting agar setiap persoalan di lapangan dapat ditangani secara bersama, terukur dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
“Kami mengedepankan langkah persuasif dan komunikasi dengan seluruh pihak. Apabila terdapat persoalan di lapangan, kami mengimbau agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri maupun melakukan aksi yang dapat memicu konflik. Setiap permasalahan hendaknya disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat dicarikan solusi bersama,” jelasnya.
Kapolsek Woja juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi munculnya gesekan antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda terkait pemanfaatan kawasan hutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kepolisian akan terus melakukan monitoring perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah maupun instansi terkait,” tambahnya.
Rapat koordinasi berakhir sekitar pukul 17.30 WITA dan berlangsung aman serta lancar. Kegiatan tersebut mendapat pengamanan terbuka dan tertutup dari personel Polres Dompu.
Tanggapan Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika
Kapolres Dompu menegaskan bahwa perlindungan kawasan hutan dan mata air membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa dan masyarakat.
“Polres Dompu mendukung upaya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kawasan hutan dan sumber mata air. Selain aspek lingkungan, kita juga perlu memastikan setiap langkah yang dilakukan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ujar IPTU I Nyoman Suardika.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi apabila terjadi perbedaan kepentingan terkait pemanfaatan kawasan hutan.
“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyampaikan setiap potensi permasalahan kepada pihak terkait agar dapat ditangani sejak dini,” pungkasnya.
Demikian Rilisan Resmi Humas Polres Dompu
